AKARBERITA.com, Maros – Komitem Pemerintah Kabupaten Maros dalam meningkatkan kualitas disektor kesehatan, membwa daerah tersebut sebagai penerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award. Penghargaan tersebut, atas peran aktif dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Keberhasilan Maros meraih Award BPJS Kesehatan tahun 2023, karena telah turut berperan aktif dan kerja nyata dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penghargaan diterima Wakil Bupati Maros, Suhartina Bohari, di Balai Sudirman, Tebet, Jakarta Selatan, pada Selasa (14/3/2023).
Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin mengatakan, UHC Award adalah apresiasi bagi pemerintah daerah yang telah mengintegrasikan jaminan kesehatan daerah ke dalam program JKN. “Serta meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan kesehatan bagi masyarakat,” jelasnya.
JKN, kata Ma’aruf, telah terbukti membawa banyak dampak positif dengan kepemilikan peserta program mencapai lebih dari 248 juta jiwa atau sekitar 90,3% penduduk Indonesia, dengan sekitar 60,39% peserta JKN masuk dalam program Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Usai menerima penghargaan, Wakil Bupati Maros, Suhartina Bohari mengungkapkan rasa syukurnya atas penghargaan tersebut.
Ketua DPD II Partai Golkar Maros ini mengemukakan, pemkab Maros Maros terus berupaya memberikan kenyamanan kepada masyarakat untuk memperoleh fasilitas kesehatan dengan mudah, salah satunya melalui penerapan UHC. “Peserta yang baru didaftarkan di BPJS, statusnya langsung aktif sepanjang sudah memiliki NIK,” ujarnya.
Cakupan capaian UHC Maros, kata Suhartina, mencapai 99,44% dan pemerintah menargetkan minimal 98 persen penduduk Indonesia sudah terlindungi program JKN di 2024. Sejak awal pemerintahannya, program penjaminan kesehatan merupakan salah satu program prioritas. Maros telah mencapai 99,44%.
Sementara Kantor BPJS Kesehatan Maros, Zari Puspita Ayu menjelaskan, total masyarakat Maros yang telah terdaftar sebagai peserta JKN adalah 389.580 jiwa dengan distribusi peserta JKN-KIS yang dibagi berdasarkan segmentasi yakni, Penerima
Adapun bantuan Iuran dana APBM (PBI APBM) 192.452 jiwa, Pemerintah Bantuan Iuran dana APBD(PBI APBD) 47.557 jiwa, Pekerja Pemerintah Upah (PPU) termasuk ASN, TNI, Polri dll 97.980 jiwa, Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) 43.949 jiwa, dan Bukan Pekerja (BP) 5.463 jiwa.
(Naila)
