AKARBERITA.com, Parepare – Untuk pemutahiran Basis Data Terpadu (BDT) yang terakhir di update pada tahun 2015 lalu, tim terpadu Pemerintah Kota Parepare yang tergabung dalam Koordinator Teknis MPM melibatkan kecamatan, Bappeda Parepare, Dinsos Parepare dan Disdukcapil Parepare, menyasar 22 kelurahan yang tersebar pada empat kecamatan, mensosialisasikan Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM). Seperti yang digelar di Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Sabtu (24/2).
Koordinator Teknis Pendaftaran MPM Ita Purnamasari menjelaskan, sesuai amanah Undang undang no 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, mengamanahkan BDT sebagai acuan data tunggal atau rujukan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam penyalurkan program perlindungan sosial. “Kegiatan melibatkan para ketua RT dan RW yang ada di Parepare,” katanya.
Ita yang juga Kasi Ekonomi dan Kesra Kecamatan Bacukiki menjabarkan, tujuan dilaksanakannya sosialisasi MPM pada seluruh wilayah kelurahan yang ada di Parepare, untuk meminimalisir terjadinya penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran.
Baca Juga: Bacukiki Sosialisasikan MPM Data Terpadu Penanganan Kemiskinan Ke Tingkat RT-RW
MPM, kata Ita, tidak berbicara masalah bantuan. Namun pendataan terhadap rumah tangga yang tidak pernah tersentuh bantuan dan dianggap layak menerima bantuan, agar mereka juga mendapat peluang mendapatkan perlindungan sosial. “Tapi tidak serta merta warga yang mendapat peluang, bisa langsung menerima bantuan. Karena ada proses dan harus berdasarkan prosedur,” urainya.
Sementara Administrator Data MPM Elvina mengatakan, dengan dilibatkannya para ketua RT dan RW dalam sosialisasi, diharapkan bisa membantu menyebar luaskan informasi terkait MPM, sehingga dapat lebih dipahami masyarakat. “Para Ketua RT dan RW Sebagai mitra pemerintah penyambung lidah, kita harapkan hasil sosialisasi diteruskan ke warga masing-masing,” katanya.
Koordinator Teknis Verifikasi MPM Andi Ridha menambahkan, dengan peran dan partisipasi ketua RT dan RW di seluruh Parepare, data yang dihasilkan diharapkan bisa lebih akurat mengingat mitra pemerintah tersebutlah yang paling tahu kondisi real warganya yang bisa di arahkan untuk mendaftar di MPM. “Terlebih, ada prosedur terkait penetapan penerima manfaatnya.
(Red)
