AKARBERITA.com, Parepare – Dipimpin Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota Parepare Lutfie Natsir, rapat Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) yang dihadiri unsur TNI, Polri dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam lingkup pemkot Parepare, digelar di kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Parepare, Selasa (17/4).
Lutfie mengatakan, rapat digelar untuk menyatukan persepsi utamanya dalam upaya mengantisipasi potensi yang bisa saja muncul mengganggu maupun mengancam jalannya pesta demokrasi Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Parepare. “Banyaknya potensi yang bisa saja mengganggu pelaksanaan Pilkada Tahun ini, harus diimbangi dengan perencanaan solusi guna mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan,” katanya.
Sementara Kepala Badan Kesbangpol Parepare Mustafa mengemukakan, hal yang paling urgen dan dianggap bisa memicu gangguan kondusifitas adalah penyebaran hoax yang berisi hasutan dan ujaran kebencian. Pihaknya, kata Mustafa, berharap pelaksanaan pilkada Parepare berjalan damai dan lancar.
“Kita harapkan semua pihak ikut terlibat dan bertanggung jawab dalam menciptakan keamanan di seluruh wilayah Parepare. Dan terkait kondisi tersebut, secara intens akan kami laporkan ke wali kota,,” ujar Mustafa.
Di tempat yang sama, Waka Polresta Parepare Kompol Amir juga mengharapkan keterlibatan dan peran serta seluruh pihak dan elemen masyarakat utamanya dalam memberi informasi terkait adanya dugaan gangguan dalam wilayah Parepare, agar antisipasi lebih dini bisa dilakukan.
“Dan kami harap, dibentuk Satgas Patrol pada Kesbangpol, agar ada yang khusus melakukan monitor dan menjawab segala bentuk isu yang menyebar di masyarakat,” kata Amir.
Pasi Intel Kodim 1405/Mallusetasi Kapten Inf Abdul Sadar dalam rapat tersebut meminta agar kedua Pasangan Calon (Paslon) yang menjadi peserta Pilkada Serentak tahun ini, diberi ruang yang sama. Apalagi, kata dia pada momen ramadan mendatang. “Tujuannya, agar tak ada paslon yang merasa dibatasi atau merasa tidak mendapat perlakuan yang sama. Tentu dibutuhkan kajian dari pihak terkait untuk membahas hal tersebut.
(Dwi)
