AKARBERITA.com, Maros – Pemerintah Kabupaten Maros menerima hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik (Yanlik) Tahun 2022 dari Ombudsman, Selasa (14/2/2023) di Mall Pelayanan Publik.
Perolehan nilai Pemerintah Kabupaten Maros 2022 ini berada di angka 70,37.
Bila dibandingkan tahun 2021, penilaian tersebut mengalami peningkatan. Sebelumnya perolehan nilai Yanlik Pemkab Maros di tahun 2021, berada di angka 68,1. Tahun ini naik menjadi 70,37.
Ketua Ombudsman RI, Mokhammmad Najid menuturkan, evaluasi penilaian kepatuhan Yanlik yang sudah dilakukan masih merujuk pada enam unit pelayanan. Diantaranya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Puskesmas Lau, Puskesmas Mandai, Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial.
“Kehadiran saya disini, sebenarnya ingin melihat lebih dekat dinamika perkembangan dari upaya yang sudah dilakukan pemerintah daerah dalam hal standar pelayanan publik,” ungkapnya.
Najid mengatakan, kualitas tertinggi diperoleh DPMPTSP. Hasil penilaian kepatuhan merupakan penggabungan atas hasil kinerja empat dimensi penilaian, dimensi input, dimensi proses, dimensi output dan dimensi pengaduan.
“DPMPTSP Pemkab Maros berhasil memperoleh raport hijau opini A kategori kualitas tertinggi, dengan perolehan nilai 89,18. Beberapa OPD sudah memberikan pelayanan yang baik, hanya saja masih perlu melakukan beberapa perbaikan. Terutama di input dan outputnya,” jelasnya.
Najid mencontohkan, di Dinas Sosial kata dia, masyarakat sudah merasakan pelayanannya. Hanya saja, ruang pengaduan bagi masyarakat masih belum tertata baik.
“Setelah kami meninjau, belum ada pemenuhan standar yang merata. Kami mengajak jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Maros, AS Chaidir Syam mengaku senang dengan kehadiran Kepala Ombudsman RI. Menurutnya, penilaian yang diberikan, menjadi tantangan dalam memberikan pelayanan yang lebih baik lagi ke masyarakat.
“Memicu semangat kita lagi. Memberikan gambaran kepada kita semua, terutama pada saya dan kepala OPD. Tadi sudah diumumkan penilaiannya, ada beberapa yang mendapat raport hijau dan lainnya ada kuning dan merah,” tuturnya.
Lebih ditekankan lagi untuk memerhatikan kualitas input, ketersediaan sarana, SDM oleh penyelenggara pelayanan, juga output, yang dirasakan masyarakat setelah mendapatkan pelayanan.
“2023 kami akan memperbaiki pusat-pusat layanan tersebut, SOP akam lebih ditata. Proses digitalisasi dan proses teknologi akan kami manfaatkan dengan maksimal, sehingga masyarakat cukup mengakses website atau pun sosial media dalam menyampaikan pengaduan,” tutupnya. (Naila)
