Ditambahkan Kadarusman, jika nanti rencana mega proyek tersebut telah memenuhi aturan sesuai regilasi yang ada, dipastikan pula jika MWP tidak masuk dalam skala reklamasi. Area rencana pembangunannya pun, telah disepakati antara pemkot dengan pihak plabuhan, bukan wilayah Rencana Induk Pelabuhan (RIP).
MWP sendiri masuk dalam salah satu dari 22 poin yang direkomendasikan DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) wali kota Parepare tahun 2017, yang disarankan agar perencanaannya betul-betul dilakukan secara matang.
Sementara Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota Parepare Lutfie Nasir mengatakan, idealnya dilakukan pengkajian secara tehnis sebelum pelaksanaan mega proyek tersebut karena terkait dengan regulasi. Termasuk, kata dia, soal perencanaannya. “Proyek MWP yang menjadi salah satu rekomendasi DPRD, akan menjadi perhatian kami,” tandasnya.
(Red)
