AKARBERITA.com, Maros – Puluhan warga desa Salenrang berkumpul di stasiun kereta api Rammang-rammang, Kabupaten Maros saat Presiden Joko Widodo melakukan kunjunganya ke stasiun tersebut, Rabu siang (29/3/2023).
Mereka adalah warga yang lahannya dijadikan areal pembangunan kereta api, yang telah diresmikan oleh presiden namun belum mendapat bayaran ganti rugi.
Salah satu warga Desa Salenrang, Dg Lahumma mengaku memiliki keinginan besar untuk menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada orang nomor satu di Republik Indonesia tersebut.
Saat mendapatkan kesempatan menerima sembako yang diserahlan langsung oleh presiden, pria paruh baua tersebut justru menolak. “Bukan ini kumaui,” katanya.
Dia yang secara khusus dipilih Jokowi untuk berbincang dengannya mengatakan, jika lahan miliknya seluas 15 are yang terambil untuk pembangunan lahan kereta api, hingga saat ini belum terbayarkan.
“Lahanku seluas 15 are belum terbayarkan. Padahal sudah ditimbun oleh pihak kereta api. Ini yang saya sampaikan ke pak presiden,” katanya usai berdialog dengan Jokowi.
Dia mengatakan, awalnya lahannya itu ditawarkan oleh pihak kereta api ingin dibayar sebesar Rp64 ribu permeter. Karena menganggap harga itu murah, maka dirinya enggan menjual.
“Saya cuma ditawarkan Rp64 ribu satu meter. Kalau saya ditanyakan, biar lagi Rp2 juta mau saya jual. Tapi karena Rp64 ribu, maka saya menolak,” jelasnya.
Lahumma mengaku, dia bukanlah satu-satunya pemilik lahan yang belum dibayar. Ada puluhan warga lain yang senasib dirinya, yang lahannya sudah digunakan oleh pengelola kereta api, tapi tidak mendapatkan ganti rugi.
“Bukan cuma saya. Masih ada juga warga lain. Saya punya surat-surat tanah yang lengkap. Tapi mereka tidak mau ganti rugi dengan harga yang tepat,” ungkapnya.
Warga lainnya, mengaku sawah miliknya yang luasnya sekitar 2 are juga diambil sebagai lahan kereta api. Senasib dengan Lahumma, lahannya pun belum dibayarkan. Sebelumnya lahannya sudah ditawarkan seharga Rp80 ribu. Hanya saja dia menolak, karena harga tersebut jauh dibawah harga dia membeli tanah persawahannya.
“Bagaimana caranya mauki ambil uangnya, kalau mau dibeli dengan harga jauh yang kami beli,” tuturnya.
Berdasarkan informasi, masih ada sekitat 26 bidang lahan warga yang telah digunakan sebagai lahan kereta api, namun hingga saat ini belum dibayarkan.
(Naila)
