AKARBERITA.com, Parepare – Bertempat di Aula Markas Kodim Jalan Jendral Ahmad Yani, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Rabu (07/02), Kejaksaan Negeri (Kejari) Parepare menggelar dialog tentang Pilkada dan Undang-undang Pers, melibatkan sejumlah pengurus partai politik (parpol) pengusung maupun pendukung, pada Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) Parepare, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) jurnalis dari berbagai media yang bertugas di Parepare.
Kegiatan melibatkan tiga pemateri diantaranya Dandim 1405/Mlts Letkol Arm Ketut Adi Hamsyah, Kasi Pidum Kejari Parepare Idil dan Pengurus Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar Darwiaty Dalle yang juga jurnalis Koran Sindo.
Kepala Kejari Parepare Reskiana Ramayanti mengatakan, kegiatan dialog sekaligus menjadi ajang silaturahmi dan meningkatkan pemahaman dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. “Kita gelar diskusi agar seluruh pihak yang hadir bisa memahami posisi atau batasan masing-masing pada pelaksanaan Pilkada,” ujarnya.
Sementara Dandim 1405/Mlts Letkol Arm Ketut Adi Hamsyah mengemukakan, TNI memilih bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu peserta Pemilu. Karena, kata Ketut, netralitas TNI dalam pilkada maupun pemulu, adalah harga mati. “Sehingga harus memaksimalkan fungsi pengamanan,” ujarnya.
Ketut menambahkan, untuk pengamanan Pilkada Serentak yang digelar Juni mendatang, personil TNI yang dilibatkan sebanyak 247 personil untuk pilwalkot Parepare dan 31 personil untuk pengamanan pemilihan gubernur di Kabupaten Barru. Selain itu, kata Ketut lagi, TNI juga bersinergi dengan pihak Polrielakukan pengamanan.
Terkait perkiraan titik rawan selama pelaksanaan Pilkada Serentak, ujar Ketut, pihaknya juga tetelah melakukan inventaris daerah titik rawan. Diantaranya, kantor KPU, kantor Panwaslu, posko pemenangan pasangan calon, kantor DPRD, kantor Wali Kota dan tugu Monumen Habibie Ainun beserta Lapangan Andi Makkasau, yang menjadi tempat konsentrasi massa.
(L Alimin)
