AKARBERITA.com, Parepare – Menindaklanjuti aduan sembilan mandor yang tergabung dalam Kerja Regu Kerja(KRK), pasca di PHK sepihak oleh Ketua Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) PT (Persero) Pelabuhan Indonesia Kota Parepare, Senin (3/9), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD) Parepare menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) menghadirkan kedua pihak yang bersiteru dan Dinas Tenaga Kerja. RDP digelar di ruang rapat Komisi II.
Ketua DPRD Parepare Kaharuddin Kadir yang turut hadir dalam pertemuan itu mengatakan diharapkan ada titik temu sebagai solusi agar perseteruan antara para mandor dengan pihak kepala koperasi.
“Mari mencari solusi dan jangan diperuncing lagi. Jika ada perubahan sistem atau teknis, baiknya dilakukan secara pelan-pelan dan berproses, tanpa harus ada yang merasa dikorbankan,” papar Kaharuddin.
Sementara Wakil Ketua DPRD Parepare Rahmat Sjam mengatakan, pihaknya mendukung langkah-langkah Ketua Koperasi TKBM untuk melakukan perubahan yang mengarah pada kesejahteraan para buruh. “Tapi bukan dengan cara ekstrim dan mendadak,” kata dia.
Ketua Koperasi TKBM Parepare Arsal berdalih jika pihaknya hanya melakukan perombakan personil, memutasi para mandor menjadi buruh dan bukan PHK.
“Kami ingin sistem dan manajemen kita lebih baik, sehingga dapat memberikan manfaat terhadap kesejahteraan para buruh.
(Luki)
