AKARBERITA.COM, Maros – Klaim biaya Covid 19 yang belum dibayarkan pemerintah Kabupaten Maros mencapai Rp8 miliar.
Anggaran ini mencakupi pembayaran klaim BPJS dan tenaga kesehatan.
Bupati Maros, AS Chaidir Syam mengatakan, anggaran yang belum terbayarkan ini akan dianggarkan di APBD Perubahan 2023.
“Dana Covid yang kami anggarkan sebenarnya hitungan dari BPJS, hitungan klaim yang belum terbayarkan, anggaran tersebut juga sudah termasuk untuk intensif. Jadi kita harapkan semoga tahun ini bisa tuntas,” ujarnya.
Chaidir mengatakan, selain anggaran covid, masih ada beberapa program yang akan diakomodasi di APBD Perubahan. Salah satunya dana sharing pilkada 2024.
“Dana pilkada sekitar Rp17 miliar. Yang utama juga anggaran BPJS dalam mendukung full kegiatan UHC,” ucapnya.
Gaji PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) juga dimasukkan di APBD perubahan. “Juga beberapa perbaikan fasilitas,” tandas Chaidir.
(Naila)
