AKARBERITA.COM, Parepare – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Parepare, bersama Forum Komunitas Hijau (FKH) Parepare, Pilar Nusantara (Pinus) Sulawesi Selatan, dan The Asia Foundation (TAF), telah menggelar diskusi rutin tematik yang membahas kebijakan anggaran untuk perlindungan lingkungan yang responsif gender.
Kegiatan ini dibuka Sekretaris Bappeda, Dede Alamsyah Wakkang, yang didampingi Kepala Bidang Perencanaan Prasarana Wilayah dan Ekonomi, Kadek Sroningsih, dan turut dihadiri Ketua FKH Parepare, H Bakhtiar Syarifuddin, Direktur Pinus Sulsel, Syamsuddin Awing, serta mitra dari YLP2EM, Muslimin A Latif.
Dalam sambutannya, Dede Alamsyah Wakkang menekankan komitmen Pemerintah Kota Parepare untuk mendukung kebijakan anggaran yang memperhatikan perlindungan lingkungan dengan perspektif gender.
“Pastinya Pemerintah Kota akan terus mendukung upaya perlindungan lingkungan ini. Karena dampak dari Alake atau alokasi anggaran kelurahan berbasis ekologi sudah tampak pada ruang terbuka hijau dan pengelolaan persampahan di setiap Kelurahan,” kata Dede.
Ketua FKH Bakhtiar Syarifuddin menekankan, FKH akan tetap konsisten memperjuangkan penambahan RTH secara kuantitas, bukan hanya kualitas pada setiap tahun. Karena ditargetkan luasan RTH mencapai 30 persen pada 2025.
“Selain penanganan sampah rumah tangga, perlu juga dipikirkan penanganan sampah yang tampak di sepanjang pesisir pantai Parepare. Itu menjadi sorotan saat saya berada di Makassar, katanya pantai Parepare jorok banyak sampah. Ini harus dipikirkan oleh kita semua bagaimana solusinya,” tegasnya.
Diskusi ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam perlindungan lingkungan dan memperkuat kolaborasi antara berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan di Kota Parepare.
(Sri Ayu Lestari)
