Oleh: Fachrul
Mahasiswa Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada Kota Parepare
Di era digital yang serba cepat, transaksi elektronik telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Konsumen kini dapat dengan mudah membeli barang atau jasa hanya dengan beberapa klik. Namun, kemudahan ini juga menghadirkan risiko, seperti penipuan online, penyalahgunaan data pribadi, hingga ketidakpastian hak konsumen. Untuk mengatasi tantangan ini, Indonesia memiliki Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai dasar hukum.
UU ITE dirancang untuk mengatur berbagai aspek teknologi informasi, termasuk transaksi elektronik. Salah satu peran pentingnya adalah memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Dalam undang-undang ini, diatur kewajiban para pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jujur dan transparan mengenai produk yang ditawarkan. UU ITE juga menetapkan sanksi bagi pelaku penipuan atau pelanggaran lainnya dalam transaksi digital. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang tersebut memiliki potensi untuk menciptakan ekosistem transaksi yang aman dan terpercaya.
Namun, implementasi UU ITE dalam melindungi konsumen belum sepenuhnya optimal. Banyak konsumen yang masih menjadi korban penipuan daring karena kurangnya literasi digital dan pemahaman akan hak-hak mereka. Di sisi lain, beberapa pelaku usaha juga kurang memahami kewajiban hukum mereka, seperti perlindungan data pribadi konsumen. Selain itu, penegakan hukum seringkali menemui kendala, terutama dalam mengidentifikasi pelaku kejahatan siber yang menggunakan identitas palsu atau berada di luar negeri.
Untuk memperkuat perlindungan konsumen, pemerintah perlu meningkatkan literasi digital masyarakat melalui edukasi yang berkelanjutan. Konsumen harus mengetahui hak-hak mereka, termasuk cara melaporkan kasus penipuan atau pelanggaran lainnya. Di sisi lain, pelaku usaha juga perlu diberikan pemahaman lebih mendalam mengenai kewajiban mereka dalam menjalankan bisnis secara digital.
Selain itu, revisi terhadap UU ITE dapat menjadi solusi untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan teknologi. Misalnya, pengaturan yang lebih spesifik terkait perlindungan data pribadi konsumen dan penanganan kasus penipuan lintas negara. Kolaborasi antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat juga sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem digital yang aman.
Melalui penerapan UU ITE yang lebih efektif dan dukungan dari berbagai pihak, perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik dapat ditingkatkan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mendapatkan kenyamanan dalam bertransaksi, tetapi juga rasa aman yang menjadi dasar pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan.
(*)
