AKARBERITA.com, Parepare – Wali Kota Parepare Taufan Pawe meninjau langsung kesiapan Ruang Perawatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Andi Makkasau Parepare, dalam melakukan penanganan Penyebaran Virus Corona, Selasa (3/3).
RSUD Andi Makkasau Parepare ditunjuk sebagai pusat penanganan terjangkit Virus Corona, bersama dengan 100 rumah sakit lainnya yang ada di Seluruh Indonesia.
Dalam lingkup Sulawesi Selatan sendiri hanya ada enam RS yang ditunjuk Pemerintah Pusat, diantaranya RSUD Andi Makkasau, RSU Dr. Wahidin Sudirohusodo, RSU Lakipadada Tanah Toraja, RS Islam Faisal, RS Akademis Jaury dan RS Sinjai.
Walikota Parepare Taufan Pawe dalam kunjungannya mengatakan, kehadirannya di RSUD Andi Makkasau, untuk memastikan kesiapan RSUD setelah Pemerintah Pusat menunjuk RSUD Andi Makkasau sebagai pusat penanganan Penyebaran Virus Corona, bersama dengan 100 RS di Indonesia.
“Kita hadir untuk memastikan dan juga melakukan evaluasi sehingga kemudian bagaimana menindak lanjuti kesiapan RSUD Andi Makkasau sebagai pusat rujukan Penyebaran virus Corona, sehingga dengan demikian maka Pemkot Parepare tidak ingin lengah dan juga mengecewakan Pemerintah pusat atas kepercayaan tersebut,” katanya.
Taufan menjelaskan, pihaknya juga telah melakukan pencermatan dari lokasi yang ada di RSUD ini, dengan kesiapan tersebut, pihaknya meyakini jika sudah sangat maksimal dan kebutuhan tersebut telah ada.
“Sesuai dengan laporan dari tenaga medis di RSUD ini dan pandangan mata kita meyakini semua sudah sangat layak, dan persiapannya telah sangat memadai, namun kita tetap meminta agar apa yabg telah disiapkan ini tetap dilaporkan kepada Pemerintah pusat, untuk memastikan jika memang sudah dianggap siap, dan jika masih ada koreksi maka kita secara struktural siap untuk mendukung hal tersebut,”terangnya.
Selain itu, Taufan juga meminta agar tetap berkoordinasi dengan RS lainnya di Sulsel yang ditunjuk untuk saling mendukung, dan bagaimana kesiapan itu betul-betul Maksimal.
“Kita juga butuhkan koordinasi kepada RS yang ditunjuk lainnya di Sulsel, dan terkhusus untuk Pemerintah Provinsi Sulsel melalui Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel, sehingga ada koreksi dan juga kesiapan yang lebih matang lagi,”pungkas Alumni Doktor Hukum ini.
(Eni)
