AKARBERITA.com, Parepare – Menanggapi tentang kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nadiem Makarim yang membolehkan dibukanya kembali belajar tatap muka pandemi pada Januari 2021 mendatang. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare, Tasming Hamid ikut angkat suara.
Tasming mengatakan, dibuka kembali sekolah tatap muka atau secara luring, masih menjadi kendala ketika kepatuhan masyarakat masih rendah terhadap protokol kesehatan (prokes). Pasalnya, kata legislator NasDem tersebut, ketika proses belajar mengajar dilakukan secara tatap muka, dipaksakan dengan kondisi yang belum memungkinkan, akan berdampak pada meluasnya penyebaran Covid-19.
“Untuk Parepare, tentu perlu difikirkan baik-baik wacana sekolah tatap muka. Membuka sekolah untuk belajar luring, tentu perlu pengawasan yang lebih ketat,” katanya.
Namun, jelas Tasming lagi, sekolah online pun tak urung memunculkan keluhan orang tua maupun para guru. Keluhan yang paling banyak, kata dia, terkait beban biaya pembelian kuota, hingga keterbatasan fasilitas belajar online seperti handphone.
“Tak sedikit keluarga yang punya satu handphone, memiliki anak lebih dari satu yang harus belajar online secara bersamaan. Belajar online juga kurang menguntungkan pelajar yang daya tangkapnya kurang, karena kemampuan tiap pelajar tentu tak sama saat menerima pelajaran,” Tasming.
Untuk itu, tambah Tasming, wacana belajar luring yang dibolehkan mulai Januari tahun depan, harus dibahas dengan mendudukkan seluruh pihak terkait, baik pihak sekolah maupun para orang tua pelajar. Karena kesiapan, tak sebatas pada pihak sekolah maupun tenaga guru, tapi juga para orang tua dan pelajar itu sendiri.
“Tentu akan kita undang pihak-pihak terkait untuk membahas hal tersebut lebih lanjut, jika wacananya mengikuti kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,” tandasnya.
(Dwi)
