AKARBERITA.com, Pinrang – Utang sewa Mal Pinrang Sejahtera (MPS) sebesar Rp3,1 miliar dibilangan Jalan Jendral Sudirman, yang dikelola mantan pengusaha perkoperasian, Bustan, sejak tahun 2011 silam, Pemerintah Kabupaten Pinrang, sudah tidak bisa mentolerir lagi. Pasalnya, tunggakan tersebut menjadi Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan harus masuk ke kas daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sekretaris Daerah (Sekda) Pinrang, Andi Budaya Hamidmenegaskan, tak ada jalan lain bagi pengelola selain menyelesaikan kewajibannya membayar sewa gedung mal sesuai kontrak kerja yang telah disepakati bersama.
” Bukan tak pernah memberi keringanan atauapun kebijakan terhadap pengelola agar memenuhi kewajibannya membayar sewa. Pendekatan secara persuasif, juga telah dilakukan. Namun hingga masa kontraknya habis sejak 2016 lalu, pengelola belum juga memenuhi kewajibannya,” katanya saat ditemui di ruangannya, Jumat (27/11).
Sebagai langkah akhir, kata Budaya, pemkab Pinrang kemudian mengkuasakan ke pengacara negara (TUN) dalam hal ini Kejaksaan Negeri (Kejari) Pinrang, untuk proses penagihan utang sewa gedung mal terhadap pihak pengelola.
“Kuasa juga kita berikan pada Kejari terhadap gugatan yang dilayangkan pihak pengelola juga kita berikan kuasa kepada kejaksaan,” ungkapnya.
Ditambahkan Budaya, sejak menjabat sekkab Pinrang, pihaknya bahkan telah melayangan dua surat peringatan pada pengelola MPS. Bahkan, kata dia, masa kontrak pengelolaan telah jatuh tempo sejak 2016 lalu, namun pihak pengelola masih enggan mengosongkan gedung yang berada di atas lahan milik Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan-Jeneberang.
Pengelola MPS, kata Budaya lagi, baru membayar Rp150 juta biaya sewa, selama lima tahun mengelola gedung yang rencananya akan dijadikan mal pelayanan publik bagi masyarakat.
“Empat tahun pemerintah memberi kesempatan. Kami tetap berharap agar persoalan ini berjalan baik tanpa merugikan pihak manapun dan tidak ada yang merasa tercederai,” ujarnya.
(Dwi)
