AKARBERITA.com, Parepare – Sebanyak 50 perawat, baik yang telah bertatus Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun tenaga suka rela pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Andi Makkasau, Kota Parepare, telah mengajukan diri untuk pindah tugas dan ditempatkan pada Rumah Sakit Regional (RSR) Hasri Ainun Parepare.
Direktur RSUD Andi Makkasau Renny Anggraini Sari mengatakan, pengajuan pindah tugas puluhan tenaga perawat rumah sakit bertipe B tersebut, diterima pihak managemen pasca dibukanya pendaftaran dalam interen RSUD Andi Makkasau Parepare.
“Ada 50 perawat berkeinginan pindah ke rumah sakit baru (RSR Hasri Ainun) dan telah mendaftar. Hal ini, telah kami konsultasikan juga ke pak wali kota dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (KPSDMD) Parepare,” katanya.
Kebijakan tersebut, kata Renny, diambil pihaknya untuk memenuhi kebutuhan awal tenaga perawat pada RSR Hasri Ainin yang digadang-gadang akan memiliki 1.000 tempat tidur dan membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar.
“Tentunya perawat di RSR Hasri Ainun tidak mungkin semuanya tenaga baru. Dibutuhkan juga perawat yang telah memiliki pengalaman pada rumah sakit,” ungkapnya.
Sekadar diketahui, saat ini, jumlah tenaga perawat yang bertugas di RSUD Andi Makkasau sebanyak 850 orang, termasuk diantaranya tenaga suka rela.
“Untuk tenaga perawat memenuhi seluruh kebtuuhan RSR Hasri Ainun, mungkin nantinya akan dibuka pendaftaran secara umum oleh instansi terkait,” kata Renny.
Sementar, Sekretaris KPSDMD Parepare Adriani Idrus mengatakan, hingga kini belum belum ada pengrekrutan terbuka untuk memenuhi kebutuhan tenaga perawat di RSR Hasri Ainun.
“RSR Hasri Ainun saat difungsikan, tentu membutuhkan banyak tenaga. baik itu ASN maupun non ASN. Tapi kita tunggu dulu kelembagaannya rampung dibentuk,” ungkapnya.
Adriani juga menekankan, agar masyarakat mewaspadai adanya calo yang mungkin beraksi untuk memanfaatkan kondisi, terlebih dengan adanya pengumuman berisi hoax terkait pengrekrutan tenaga rumah sakit yang beredar luas.
“Kami himbau jangan pernah percaya bujukan oknum yang mengatasnamakan pemerintah dan menjanjikan kelulusan dengan imbalan sejumlah uang atau barang. Karena kami pastikan hal seperti itu tidak ada,” tandasnya.
(Dwi)
