AKARBERITA.COM, Makassar – Penjabat Wali Kota Parepare, Abdul Hayat Gani, menghadiri rapat koordinasi bersama Pemerintah Daerah se-Sulawesi Selatan yang berlangsung di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Selasa (11/2/2025).
Rapat tersebut membahas soal efisiensi anggaran dalam pelaksanaan belanja APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Rapat ini digelar sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang mewajibkan seluruh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi, serta Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia untuk melakukan efisiensi anggaran dalam berbagai sektor.
Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Fadjry Djufry, dalam sambutannya menegaskan bahwa baik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel maupun Pemerintah Kabupaten/Kota wajib untuk menjalankan instruksi tersebut dengan penuh tanggung jawab.
“Efisiensi anggaran menjadi langkah yang sangat penting untuk menjaga keuangan negara agar tetap sehat dan dapat memprioritaskan program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat,” ujarnya.
Prof. Fadjry Djufry juga mengungkapkan bahwa pada tahun ini, dana Transfer ke Daerah (TKD) yang diterima oleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat mengalami pengurangan yang cukup signifikan. Hal ini membuat pemerintah daerah harus lebih bijak dalam merencanakan dan menggunakan anggaran yang ada.
Pengurangan anggaran tersebut tidak hanya berlaku di tingkat Pemprov Sulsel dan Kabupaten/Kota, namun juga dirasakan oleh kementerian dan lembaga pemerintah.
Abdul Hayat Gani, sebagai Pj Wali Kota Parepare, menyatakan bahwa rapat koordinasi ini memberikan pemahaman penting bagi seluruh pemerintah daerah di Sulawesi Selatan.
“Kami akan segera menindaklanjuti arahan dan kebijakan efisiensi anggaran ini di Kota Parepare. Dengan efisiensi, kami berharap bisa menjaga keseimbangan anggaran dan tetap memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat,” ujar Abdul Hayat Gani.
(*)
