AKARBERITA.COM, Parepare – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Parepare menginisiasi audiensi dengan Walikota Parepare yang baru dilantik sebagai bentuk sinergi antara Kementerian Keuangan Satu (Kemenkeu Satu) dan pemerintah daerah, Jumat (14/3/2025).
Pertemuan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik serta memperkuat kerja sama dalam mendukung pembangunan daerah.
Kegiatan dimulai dengan sambutan dari Sekretaris Daerah (Sekda), Husni Syam, yang mengapresiasi kehadiran jajaran Kemenkeu Satu.
Husni kemudian memberi kesempatan kepada masing-masing pimpinan unit untuk menyampaikan paparan tentang peran dan kontribusi mereka dalam pembangunan daerah.
Kepala KPPN, Ferrial Resque, dalam kesempatan tersebut menekankan pentingnya audiensi ini, terutama dalam peran KPPN sebagai bendahara umum negara.
“KPPN berkomitmen dalam menyalurkan transfer ke daerah secara optimal dan transparan guna mendukung pembangunan di Parepare,” ujarnya.
Helmi Afrul, Kepala KPP Pratama, menjelaskan mengenai perkembangan sistem perpajakan di Parepare. Ia menyoroti penerapan sistem coretax sejak Januari 2025, yang diharapkan dapat meningkatkan ketertiban administrasi pajak.
“Kontribusi pajak dari Parepare mencapai 35% atau lebih dari Rp100 miliar pada tahun sebelumnya, yang menunjukkan capaian yang sangat baik,” tambahnya.
Sementara Rofiq Khamdani, Kepala KPKNL, memaparkan tugas dan fungsi instansinya dalam pengelolaan kekayaan negara dan lelang.
“KPKNL melakukan penilaian aset negara (BMN) dan aset daerah (BMD) untuk tujuan pemanfaatan maupun penghapusan aset yang tidak lagi produktif,” ujarnya.
Rofiq menambahkan Hal ini penting untuk memastikan pengelolaan aset negara yang efisien dan dapat mendukung pembangunan daerah
Dalam sektor kepabeanan, Dawny Marbagio, Kepala Kantor Pelayanan Bea Cukai Parepare, menjelaskan dinamika ekspor dari Parepare.
“Saat ini, Parepare belum memiliki fasilitas direct export, sehingga barang ekspor masih melalui Makassar atau Mamuju,” ungkapnya.
Selain itu, Dawny juga menyoroti penerimaan negara terbesar yang berasal dari cukai hasil tembakau, yang sebagian besar berasal dari Kabupaten Soppeng. Ia menekankan perlunya kerja sama yang lebih erat dengan Pemkot Parepare dan Satpol PP dalam memberantas peredaran rokok ilegal.
Sementar Walikota Parepare, Tasming Hamid, dalam tanggapannya, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Kemenkeu Satu dan menjalin dialog yang hangat dengan para pimpinan instansi.
Tasming Hamid menekankan pentingnya koordinasi yang berkelanjutan antara pemerintah daerah dan Kemenkeu Satu, untuk memastikan kebijakan fiskal dan keuangan negara dapat dijalankan secara efektif di daerah.
Ia juga mengusulkan untuk menindaklanjuti audiensi ini dengan penandatanganan perjanjian kerja sama (MoU) guna memperjelas teknis kolaborasi dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik.
(Dar)
