AKARBERITA.com, Sinjai – Sebelas warga Sinjai yang dideportasi kerajaan Malaysia disinyalir tiba di Panrita Kitta tanpa campur tangan Pemerintah Kabupaten Sinjai.
Sebelas warga Sinjai tersebut, tiba di Sinjai jumat malam kemarin sekitar pukul 23:00 WITA di Perbatasan Sinjai-Bone, yang disambut Forkopimda dan Sekertaris Daerah.
Berbeda dengan Kabupaten/Kota lainnya, yang menjemput TKI dengan armada yang telah disiapkan lengkap dengan pengawalan polisi. Kedatangan TKI yang berasal dari kabupaten yang mempunyai sematan Panrita Kitta itu, justru hanya menggunakan mobil angkutan umum antar kota.
Andi Darmawansyah, selaku pemerhati Sosial, mengkritik Pemerintah Sinjai yang seolah abai akan perintah Gubernur Sulsel. Oleh karena itu, Anca Mayor, sapaan akrabnya menantang Pemerintah Sinjai untuk transparansi penggunaan anggaran Covid-19 dan alasan tidak menjemput.
“Atas nama Kemanusiaan saya akan tantang Pemerintah untuk transparansi,Kenapa Warga Sinjai yang sebelas orang di Deprtasi dari negara tetangga (Malaysia) tidak di jemput di Pelabuhan Nusantara Parepare? Apakah Anggaran Covid-19 habis?” katanya.
Sementara berdasarkan Surat Gubernur, harus dijemput, namun kenyataannya, hanya Kabupaten Sinjai yang tidak menemput di pelabuhan Nusantara Parepare, dengan alasan penjemputannya tidak dilaksanakan, kata penentu kebijakan harus mengeluarkan anggaran bila dijemput.
“Adapun kesimpulan Pemprov Sulsel, bila tidak dijemput maka Kepala Satpol PP Pemprov Sulsel akan menjemput warga Kabupaten Sinjai tersebut, dan membawahnya ke Makasaar dan mengkarantina kesebelas warga tersebut di Hotel Swiss Bell, sampai Pemda Sinjai datang menjemput Warganya,’ jelasnya.
Dia mengungkapkan, sebelas warga tersebut bisa tiba di kabupaten Sinjai, dan dijemput diperbatasan, itu karena Pemerintah Kota Parepare dan BP3TKI yang berinisiatif dengan dasar kemanusiaan, keamanan serta Standar Protokol Kesehatan.
“Dan tidak manusiawinya menurut saya, yang Pemda Sinjai lakukan, di mana Mobil yang ditumpangi oleh kesebelas warga Sinjai yang dideportasi tersebut, disewakan dan dibayarkan oleh Pemkot Parepare dan BP3TKI, serta biaya makan-minum mereka dibelikan oleh sang sopir. Jika komentar saya ini fitnah, saya siap dilaporkan, dan sedikitpun saya tidak takut.Terima Kasih banyak,kepada Pemkot Parepare, BP3TKI. dan Pemprop Sulsel, serta supir yang telah mengant,” paparnya.
Kedatangan Pekerja Migran Indonesia asal Sulsel Kabupaten Sinjai itu, sebelumnya telah di wanti oleh Gubernur Sulsel melalui surat edaran bernomor 560/34515/Dishub, dengan klasifikasi penting perihal penjemputan warga Indonesia (WNI).
Dimana bunyi surat tersebut, adalah sebagai berikut.
1. Pemerintah Daerah yang merupakan tempat/tujuan asal penumpang WNI yang dimaksud agar memfasilitasi mulai dari penjemputan di pelabuhan Nusantara (Ajatappareng) Pare-pare sampai dengan pelaksanaan isolasi selama 14 hari di Daerah masing-masing ( terlampir rekapitulasi dan daftar nama penumpang).
2.Khusus bagi semua penumpang WNI yang terindikasi terkena dampak covid-19 akan ditangani langsung di kota Pare-Pare.
Demikian bunyi surat edaran tersebut. Ironisnya, Pemerintah Kabupaten Sinjai, seolah tidak mengindahkan Surat edaran yang ditanda tangani oleh Orang nomor satu di Sulawesi Selatan itu.
Menanggapi hal tersebut, Kadis Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Sinjai, Firdaus, menampik jika Surat Edaran dari Gubernur Sulsel tidak diindahkan.
Firdaus mengaku, jika Pemerintah Sinjai telah berkordinasi dengan Pemkot Parepare untuk memfasilitasi sebelas warga Sinjai tersebut.
“Kami memang tidak menjemput, tapi kami sudah berkordinasi dengan Pemkot Parepare, segala sesuatunya untuk dibantu, bagitupun supir angkutan tersebut, kami (Pemda Sinjai) selalu berkordinasi, terkait biayanya kami minta ditalangi dulu lalu menggantinya. Kebelas warga Sinjai tersebut dijemput diperbatasan, Ada Pak Sekda, beberapa OPD dan diserahkan ke masing-masing camat setelahnya lansung diisolasi mandiri,” tutupnya.
(Bagus)
