AKARBERITA.com, Maros – Pemerintah Kabupaten Maros melakukan penandatangan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk anggaran Pilkada Maros 2020.
Anggaran yang disepakati dan diteken lansung oleh Bupati Maros, Hatta Rahman bersama Ketua Bawaslu Maros, Sufirman sebesar Rp 11,4 miliar. Jumlah tersebut diketahui berkurang, dari anggaran yang diusulkan sebelumnya, yakni sebesar Rp 15 miliar.
Ketua Bawaslu Maros, Sufirman, mengatakan anggaran tersebut merupakan hasil rasionalisasi dari jumlah yang diusulkan sebelumnya.
“Tahun ini lebih tinggi tergantung perbandingannya, karena pilkada 2015 ada beberapa hal yang berbeda yang pertamakan status kelembagaan bawaslu, dulu itu tidak ada pengawas tps, sekarang itu bawaslu sudah permanen, tentunya kewenangannya bertambah dan setiap tps terdapat pengawas tps yang harus dihonor, makanya anggarannya pun bertambah,” jelasnya.
NPHD dibutuhkan, sebagai dasar kesepakatan dana hibah yang akan dikucurkan oleh Pemkab Maros ke Bawaslu.
“Pasca penandatanganan NPHD, kita segera bentuk Panwascam dan melakukan sosialisasi pencegahan selama tahapan Pilkada Maros,” ujarnya.
Sebelumnya, KPU Maros telah lebih dulu melakukan penandatanganan NPHD dengan Pemkab Maros. Pada Pilkada Maros tahun depan, KPU keciprat anggaran Rp 31,1 miliar.
Anggaran sebesar Rp 1,5 miliar akan dikucurkan tahun ini kepada KPU Maros, dan selebihnya menyusul tahun depan.Pilkada Maros diketahui baru digelar pada September 2020.
(Achmad)
