AKARBERITA.com, Parepare – Ketua Komisi II DPRD Parepare Kamaluddin Kadir, membuka kegiatan rapat dengar pendapat bersama dengan Dinas Pendidikan dan kebudayaan, dan kepala SD/SMP serta pengawas sekolah, Senin (27/7).
Mengawali pertemuan tersebut, Kamaluddin Kadir memaparkan bahwa tujuan diadakannya RDP ini karena adanya aduan terkait dengan PPBD dan Seragam sekolah serta terkait dengan dana BOS.
“kalau seragam sekolah disilahkan kepada orang tua murid beli sendiri, sedangkan baju olah raga dan batik itu disiapkan oleh sekolah hanya saja sekolah harus memberikan keringanan kepada orang tua murid, misalnya dengan cara dicicil, karena ini pakaian khas sekolah jadi sekolah yang siapkan,”katanya.
Sedangkan terkait dengan proses belajar dirumah yang banyak dikeluhkan orang tua murid, Kamaluddin mengatakan bahwa sudah ada beberapa sekolah yang membagikan dana bos untuk pembelian kuota data dan aplikasi berbayar, tapi masih ada juga yang belum membagikan.
“Kami meminta kepada pihak sekolah yang belum membagikan agar segera membagikannya, karena sudah ada aturan yang mengaturnya,”katanya.
Lanjutnya, terkait keluhan yang PPBD, Kamaluddin berharap agar dinas pendidikan membuat sistem penerimaan yang terintegrasi.
“Kami akan bahas anggarannya, dan ini bisa jadi inovasi Disdikbud. Jika ada siswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang kita bisa datang ke alamatnya untuk memastikan kendala sehingga tidak mendaftar ulang,”lanjutnya.
“Dan terkait dengan banyaknya sekolah yang tidak mencapai kuota penerimaan murid baru, kami berharap agar bisa melakukan penyebaran guru yang berprestasi dan perlu adanya perbaikan sarana dan prasarana agar kualitas pendidikan di Parepare bisa merata,”tutupnya.
RDP tersebut dihadiri langsung oleh Ketua DPRD, Andi Nurhatina Tipu dan anggota Komisi II Hariani.
(Karno)
