Headline

Kamis, 17 April 2025
Nasional

Kolaborasi BNPB dan BMKG, Jamin Kelancaran Nataru

AKARBERITA.COM, Jakarta – Salah satu upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat Indonesia jelang libur perayaa Natal dan Tahun Baru 2024 (Nataru), dengan menyiapkan langkah kesiapsiagaan dan antisipasi mengurangi dampak jika terjadi bencana. Hal itulah yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Sejumlah antisipasi dilakukan BNPB, agar penyelenggaraan libur Nataru dapat berlangsung dengan lancar.

Hal itu dikemukakan Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Fajar Setyawan dalam konferensi pers yang digelar Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) secara daring bertajuk “Prediksi Cuaca dan Antisipasi Bencana Jelang Nataru”, Jumat (22/12/2023).

Khusus menghadapi Nataru kali ini, kata Fajar, dipimpin Kepala BNPB Suharyanto, yang telah menggelar rapat koordinasi bersama seluruh kepala pelaksana BPBD di 34 provinsi.

“Seluruh provinsi harus sudah melaksanakan mitigasi dan kesiapan menyongsong Nataru yang dihadapkan dengan potensi bencana yang mungkin terjadi di daerah masing- masing,” kata Fajar Setyawan.

Beralihnya musim kemarau menuju musim penghujan, jelas dia, yang berpotensi terjadi adalah bencana banjir, banjir bandang, tanah longsor, gelombang tinggi atau pasang dan banjir rob.

“Ini yang paling mungkin terjadi. Sudah dialami di beberapa daerah contohnya sebagian Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kalbar, dan Kalimantan Tengah, yang sebagian daerah sudah terjadi banjir,” ujarnya.

Wilayah yang diprediksi mengalami hujan kategori tinggi (>150 mm/dasarian) adalah sebagian Aceh bagian barat, sebagian Riau bagian barat, sebagian Kalbar bagian utara, sebagian Sulsel bagian selatan dan sebagian Papua bagian tengah.

BNPB pun telah meminta kepala daerah untuk menerbitkan SK Darurat (Siaga/Tanggap/Transisi) di Provinsi/Kab/Kota.
“Ini menjadi penting. Tanpa ini, BNPB tidak bisa memiliki akses masuk untuk memberikan sumber daya kepada daerah ketika terjadi bencana. Sehingga kita tegaskan, harus diterbitkan,” Fajar memaparkan.

Daerah juga diimbau untuk segera mengajukan permohonan dukungan alat, perangkat, dan anggaran kepada BNPB. Berkas tersebut diajukan paling lambat Jumat (22/12/2023) pukul 16.00 WIB.

Seluruh daerah diminta segera melakukan operasional mitigasi dan kesiapsiagaan (penguatan tanggul dan lereng, pendalaman saluran, penyiapan logistik dasar pengungsi, makanan siap saji, dan kebutuhan lainnya).

BNPB, tambah Fajar, juga telah mengeluarkan Surat Edaran diterbitkan untuk daerah-daerah yang dilalui jalur mudik dengan tingkat kerawanan bencana (prioritas Provinsi Lampung, Bali dan provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa).

Saat yang sama, Deputi Bidang Meteorologi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Guswanto menambahkan, pihaknya juga telah melakukan beberapa langkah untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat di periode libur Nataru.

“Kami telah berkoordinasi mulai dari tingkat pusat hingga daerah dengan Kementerian/lembaga terkait seperti Kementerian Perhubungan, BNPB, BASARNAS dan beberala lembaga terkait,” katanya.

Selain menyiapkan Pos Komando (Posko) Cuaca di setiap provinsi yang letaknya di pelabuhan dan Bandar Udara (Bandara), BMKG juga menyediakan jenis layanan cuaca seperti peringatan dini cuaca signifikan setiap saat, potensi terjadinya karhutla setiap hari, prakiraan cuaca jalur darat, laut, wisata laut, cuaca bandara empat kali sehari. Kemudian setiap minggu akan menggelar prakiraan cuaca, pemberian informasi potensi cuaca signifikan, serta prakiraan curah hujan bulanan.

BMKG juga menyediakan platform informasi cuaca yang dapat diakses oleh masyarakat untuk mengetahui kondisi cuaca, khususnya pada jalur transportasi darat di https://signature.bmkg.go.id/dwt, laut di https://maritim.bmkg.go.id/inawis/, dan udara di https://siam.bmkg.go.id/siam.

“Selain itu kami juga menyediakan informasi cuaca di Tempat Ibadah dan Tempat Wisata,” ujar Guswanto.

Posko-posko yang dimiliki BMKG yang ada di empat wilayah yaitu Posko Nasional ada di Kantor Pusat BMKG, Posko Gabungan (Kementerian Perhubungan dan ASDP), tingkat provinsi ada di 38 UPT BMKG di setiap provinsi dan Posko Gabungan di 13 pelabuhan dan 96 Bandara

(rls/red)

BAGIKAN:

Berita Terkait

1 dari 12

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *