AKARBERITA.com, Parepare – Pemerintahan Kecamatan Ujung Kota Parepare menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021 Tingkat Kecamatan.
Kegiatan yang dibuka Camat Ujung Parepare Andi Ulfa Lanto tersebut dihadiri 3 Anggota DPRD Parepare diantaranya, Anggota Komisi III Bidang Pembangunan, Keuangan dan Perekonomian Yasser latif, Ketua Komisi II Bidang Kesejahteraan Rakyat Kamaluddin Kadir, dan Hermanto Anggota Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan.
Camat Ujung Andi ulfa memngatakan, dalam Musrenbang Tingkat Kecamatan Ujung ini melahirkan usulan-usulan program prioritas, seperti pembangunan dan peningkatan Infrastruktur, serta pemberdayaan masyarakat.
“Tadi saya sampaikan, bahwa yang sangat mendesak dan yang perlu segera ditindak lanjuti itu, adalah di Wilayah Tegal yang sering terdampak banjir jika musim hujan tiba. Itu memang sangat dibutuhkan tindakan, karena ini sudah sekian tahun masyarakat disana seakan-akan terbiasa dengan kondisi banjir, sementara kami Pemerintah terlena dengan kondisi itu,” katanya.
Ulfa berharap, kondisi di Wilayah Tegal tidak lagi terjadi banjir setelah adanya usulan-usulan dari warga yang dari Musrenbang Kelurahan hingga Musrenbang Kecamatan.
Sementara untuk pembangunan fisik lainnya yang sangat mendesak, tambah ulfa, yaitu seringnya terjadi genangan banjir di Wilayah perkotaan seperti Kelurahan Ujung Sabbang, Kelurahan Mallusetasi dan kelurahan Labukkang. Kondisi pada ketiga kelurahan tersebut kata dia, tentunya harus dilakukan Evaluasi dan peninjauan.
“Semua wilayah itu adalah dataran rendah. Kondisi-kondisi gorong-gorong ataupun selokan-selokan yanga ada di kelurahan tersebut, sudah seharusnya mulai dievaluasi. Karena pada dasarnya, dari pihak tekhnis sudah mengetahui persis apa yang menjadi permasalahan atau kendala sehingga terjadi genangan, cuma sayangnya, kenapa tidak ada tindak lanjut dari pihak terkait. Karena kita dengar sendiri dari warga dalam musrenbang, permasalahannya sudah sangat jelas, namun belum ada jalan keluar atau tindakan nyata di lapangan untuk mengantisiapasi hal tersebut,” ujarnya.
Terkait masalah bantuan yang juga menjadi salah satu usulan prioritas masyarakat, lanjutnya, dirinya akan mengubah pola pikir atau mengontrol serta mengevaluasi jumlah penerima bantuan. Karena menurut dia, semakin banyak pemerintah memberikan bantuan, akan semakin ketergantungan masyarakat semakin manja dan semakin lemah.
“Teori Pemberdayaan Masyarakat dari Pemerintah akan bertolak belakang jika terus memberikan bantuan yang tidak memiliki perencanaan, dan tidak ada pembinaan serta tindak lanjut dari pemberi bantuan. Dalam pemberian bantuan kata ulfa, harusnya ada pengawasan, kontroling serta evaluasi, agar bantuan tersebut tepat sasaran, dan bukan tetap sasaran. Agar masyarakat yang betul-betul membutuhkan bantuan tersebut, dapat meningkatkan usaha mereka untuk peningkatan hasil usaha mereka, agar dari warga kurang mampu menjadi mampu, ”tegasnya.
Sementara Anggota DPRD Komisi III Yasser Latif pada kesempatan tersebut menyampaikan, kegiatan musrenbang ini adalah hal yang sangat strategis dalam rangka mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kita bersama yaitu mensejahterakan rakyat.
“Insya Allah kehadiran kami para anggota dewan adalah sebagai salah satu komitmen kami siap mengawal apa yang akan direncanakan pada saat ini. Namun kita harus berdasar apa yang kita butuhkan, bukan kepada apa yang kita inginkan. Ini menjadi tanggung jawab dewan untuk memperjuangkan dan mengawal perencanaan itu,” ungkapnya.
Anggota Komisi III Bidang Pembangunan, Keuangan dan Perekonomian Yasser latif juga menambahkan, dalam mengawal dan memperjuangkan usulan-usulan masyarakat, ini saatnya kita harus berkolaborasi dan bersinergi antara, eksekutif, legislatif dan Masyarakat.
“ Jangan melihat kami partai apa, tapi kita harus bekerjasama dan bersinergi, antara pihak eksekutif dan DPRD. Sinergitas ini, tentu akan menghasilkan perencanaan yang lebih baik dan harapan kita untuk mensejahterakan masyarakat akan berjalan dengan baik pula,”tutupnya.
(Syari)
