AKARBERITA.com, Parepare – Terkait insiden tumpahan sekitar 800 liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar pada Januari lalu, Manager PR & CSR PT Pertamina Gas Hatim Ilwan mengungkapkan, hasil pemeriksaan BPPH KLHK Wilayah Sulawesi menilai tak ada dampak signifikan dari insiden tumpahan solar tersebut, Rabu (17/7).
Kendati dalam insiden tersebut tumpahan tidak berasal dari TBBM Pertamina, namun kata Hatim, Pertamina tetap menunjukkan tanggungjawabnya dengan menjalankan putusan yang dikeluarkan BPPH KLHK Wilayah Sulawesi.
“Untuk CSR paling lambat kita salurkan Juli bulan ini, berupa coolbox untuk kelompok nelayan pada dua kelurahan sebanyak 240 unit dengan kisaran sekitar Rp180 juta. Tapi tidak berhenti di situ. Karena Pertamina juga memiliki program CSR yang lain untuk pengembangan nelayan setempat,” paparnya.
Ditanya soal kontribusi senilai Rp3 miliar yang disebut-sebut untuk Pemkot Parepare berdasarkan hasil rapat yang digelar di Komisi VII DPR-RI pasca insiden yang sempat dibidik Polres Parepare, Hatim mengatakan jika hal itu tidak ada karena tak ada notulenlensi terkait Rp3 miliar yang diterima pihaknya dari hasil pertemuan tersebut.
“Pertanggungjawaban kami berdasarkan putusan hasil pemeriksaan BPPH KLHK, yakni tetap meneruskan CSR untuk warga dan nelayan setempat,” ujarnya.
Sementara Ketua DPRD Parepare Kaharuddin Kadir memaparkan, DPRD tidak lagi mempersoalkan insiden tumpahan solar yang sempat berdampak pada dua kelurahan di Kecamatan Soreang yakni Kelurahan Lakessi dan Watang Soreang, karena Pertamina telah menununjukkan itikat baik dengan melakukan upaya netralisir wilayah perairan yang terkena tumpahan.
“Pemberian bantuan melalui CSR ke nelayan itu sudah tepat. Dan Pertamina setuju itu dilakukan secara berkesinambungan untuk masyarakat nelayan di dua kelurahan tersebut,” jelasnya.
Kaharuddin menambahkan, yang menjadi tuntutan pihaknya saat pembahasan baik di Komisi VII DPR-RI beberapa waktu lalu maupun pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi III DPRD Parepare kemarin, agar Pertamina lebih memperhatikan warga setempat agar tak lagi terulang insiden yang sama. “Kita juga sudah mengusulkan, agar pagu anggaran SCR untuk kedua kelurahan ditambah nilainya dan itu disetujui,” ujarnya.
Terpisah, Sementara Ketua MPC Pemuda Pancasila Parepare Fadly Agus Mante yang ikut mengawal insiden tersebut mengatakan, nilai ganti rugi dalam bentuk CSR yang diberikan Pertamina ke masyarakat setempat dianggap menyedihkan. Karena menurutnya, ada angka yang sebelumnya dijanjikan ke masyarakat yakni Rp3 miliar.
“Kita mendorong DPRD dan pemkot Parepare untuk kembali mempertanyakan hal tersebut ke Pertamina. Karena persoalan CSR dengan insiden tumpahan minyak, berbeda,” jelasnya.
DPRD dan pemkot Parepare, kata Fadly lagi, perlu mempertanyakan alasan tidak direalisasikannya angka-angka yang sebelumnya telah disepakati antara Pertamina dengan pemerintah setempat terkait ganti rugi untuk masyarakat di Soreang.
“Nilai yang akan direalisasikan justru jauh lebih sedikit dibanding Rp3 miliar yang sebelumnya disepakati,” tandasnya.
(Dwi)
