AKARBERITA.com, Parepare – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare menggelar rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2018 diruang sidang lantai 3, Rabu (26/6).
Rapat tersebut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD, Wali Kota dan wakil Wali Kota Parepare, Sekretaris Daerah, Para Asisten, Staf Ahli, segenap pimpinan SKPD, Camat dan Lurah se Kota Parepare.
Dalam rapat, fraksi membacakan pandangannya melalui juru bicara masing-masing fraksi. Melalui juru bicaranya semua fraksi menyatakan menyetujui ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2018 untuk ditetapkan menjadi Perda, meski ada beberapa saran, masukan dan tanggapan demi menjadikan Parepare lebah baik kedepannya.
Adapun fraksi di DPRD yakni Fraksi Golkar, Fraksi PAN, fraksi Partai Demokrat, fraksi PDI Perjuangan, fraksi Hannas dan fraksi Gerbang.
Salah satu fraksi menyarankan agar pemerintah daerah melakukan monitoring pengawasan dan pemeriksaan oleh pihak inspektorat sebelum BPK provinsi turun melakukan pengelolaan keuangan daerah.
Hal tersebut agar kita bisa mengetahui lebih awal tingkat keberhasilan dan untuk mencegah adanya temuan-temuan yang akan muncul setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPK provinsi sulawesi selatan.
Pengelolaan keuangan daerah harus terus dilakukan pengawasan dan monitoring guna mendukung kegiatan pembangunan yang dapat memenuhi sasaran, tepat waktu, dan dapat dirasakan oleh masyarakat.
(Karn)
