AKARBERITA.com, Parepare – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare menggelar rapat Paripurna Penetapan Perubahan Program Pembentukan (P4) Perda tahun anggaran 2020, diruang sidang lantai III, Senin (16/3).
Melalui juru bicarannya, Bapemerda memaparkan, bahwa dalam rapat paripurna ini, direkomendasikan untuk menetapkan perubahan program pembentukan perda.
“Ranperda inisiatif sebanyak 3 ranperda yakni kearsipan , kepemudaan serta ranperda penanaman modal dan tata kelola perizinan, adapun ranperda dari eksekutif penyelenggaraan adminstrasi kependudukan, ranperda rencana tata ruang wilayah tahun 2020-2040, sistem perencanaan dan pembangunan daerah, serta Ranperda penyelenggaraan pendidikan,”kata Asmawati.
Lanjut legislator Nasdem tersebut, tiga ranperda lainnya yakni pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019, Perubahan APBD 2020, serta APBD pokok 2021.
Sebelumnya telah ditetapkan, jelas Asmawati, sebanyak 14 ranperda karena berdasarkan hasil konsultasi Bapemperda bersama badan legislasi daerah pada Biro Hukum Provinsi Sulawesi Selatan, dari 14 ranperda dihapus 5 karena dianggap tidak menjadi skala prioritas daerah.
Adapun yang dihapus yakni ranperda Kota Layak Anak, rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi wilayah pesisir, perubahan atas perda nomor 4 tahun 2012 tentang perizinan tertentu, lahan pertanian pangan berkelanjutan, serta pokok pokok pengelolaan keuangan daerah.
“Jadi jumlahnya 9 kemudian ditambah satu ranperda yakni ranperda sistem perencanaan pembangunan daerah, sehingga total program pembentukan perda 2020 sebanyak 10 ranperda,” lanjutnya.
Pada kesempatan itu, segenap anggota dewan yang terhormat menyetujui penetapan perubahan propemperda tersebut.
Dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD Kota Parepare, Wakil Wali kota Parepare, Sekda, Asisten dan Staf ahli, pimpinan OPD serta Camat dan Lurah se-Parepare.
(Karno)
