AKARBERITA.com, Parepare – Sejumlah organisasi masyarakat di Kota Parepare melakukan aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Parepare menolak pembahasan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).
Sebelum melakukan orasinya, pengunjuk rasa sempat membakar bendara PKI yang berlambangkan Palu Arit di hadapan anggota DPRD Parepare serta para petugas.
Juru koordinator aksi Makmur Raona, mengatakan, bahwa kedatangannya ke DPRD bukan hanya menolak tapi juga menghentikan pembahasan tersebut.
“Kedatangan kami disini untuk menyampaikan bahwa kami menolak dan berharap DPR RI menghentikan pembahasan RUU HIP,” jelasnya.
Hal senada disampaikan Rahman Saleh, bahwa meminta kepada Presiden agar menolak RUU HIP untuk dibahas bersama DPR RI.
“Rancangan RUU HIP adalah bentukan DPR RI dan diserahkan ke Presiden dan dibahas bersama untuk selanjutnya ditetapkan sebagai undang-undang, olehnya itu mari kita bersama sama menolaknya,” kata Ketua FPU Parepare tersebut.
Pengunjuk rasa juga mendesak DPRD Parepare agar secepatnya meneruskan pernyataan sikap tersebut ke Pusat, paling lambat satu Minggu pernyataan tersebut kami tunggu hasilnya.
Turut hadir dalam aksi tersebut yakni FPU, HMI, KAHMI, Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Pancasila, FPI, Garda Nusantara, Pemuda Hidayatullah, dan PWRI.
Adapun peryataan sikap yang disampaikan ke DPRD Parepare untuk selanjutnya diantar kepusat yakni:
1. TAP MPRS no.XXV tahun 1966 senantiasa harus selalu dijaga, dibela dan dipertahankan oleh rakyat Indonesia yang mayoritas anti komunis, dijaga, dibela dan dipertahankan eksistensinya sebagai norma hukum yang autentik dalam mencegah lahir dan bangkitnya PKI sebagai partai terlarang abadi.
2. Menolak keras RUU HIP untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Undang-undang. RUU HIP tersebut harus dihapus dari agenda pembentukan undang-undang.
3. Meminta kepada presiden agar menolak RUU HIP untuk dibahas dengan DPR.
4. Mengutuk keras tindakan DPR RI sebagai pengusul inisiatif RUU HIP yang merugikan, mengecewakan, meresahkan dan melukai hati mayoritas rakyat Indonesia.
5. Menghimbau kepada TNI POLRI dan rakyat Indonesia yang anti komunis senantiasa mewaspadai bangkit dan hidupnya kembali PKI.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Parepare, Tasming Hamid berjanji secepatnya akan mengutus staf ke Jakarta untuk membawa tuntutan FPU bersama ormas lainnya.
“Jadi kalau tadi dikatakan satu Minggu, maka insya Allah tidak sampai seminggu kami akan antar dan kami akan umumkan hasilnya nanti,” tutupnya.
(Karno)
