AKARBERITA.com, Parepare – Survei Kebijakan Publik Pemerintah Kota Parepare yang dilakukan Celebes Research Center (CRC), menempatkan kepuasan masyarakat Parepare pada posisi 71 persen.
Direktur CRC, Herman Heizer, Selasa (05/01/2021) mengatakan, angka tersebut berdasarkan survei CRC yang menggunakan metode wawancara tatap muka langsung (face to face), menggunakan kuesioner 10 – 17 Desember 2020 dengan jumlah responden 400 orang, tersebar secara provosional pada empat kacamatan yang ada di Parepare. Sementara margin of error survei, berada di angka 5 persen, dengan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.
Penelitian pada 400 responden, jelas Herman, menghasilkan angka 71,0 persen masyarakat yang merasa cukup puas atas kinerja pemkot Parepare, di bawah kepemimpinan Wali Kota Parepare, Taufan Pawe bersama wakilnya, Pangerang Rahim.
Dijabarkan Herman, 71,0 persen menjawab cukup puas, 14,8 persen sangat puas, tidak tahu atau tidak jawab 3,3 persen. Sementara yang menjawab tidak puas nol persen. “Dari data ini kita bisa melihat keberhasilan Taufan-Pangerang dalam kebijakan dan program pemerintah telah sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan publik, dan program tereksekusi dengan baik sehingga memenuhi harapan dan kepuasan publik,” paparnya.
Survei, kata Herman lagi, dilakukan dengan pengukuran persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah secara umum. Diantaranya, aspek pelaksanaan pemerintahan, kondisi keamanan, ekonomi, pelayanan instansi pemerintah, akses masyarakat terhadap barang dan jasa. Turut juga dilakukan pengukuran persepsi publik terhadap kinerja pemerintah kecamatan dan kelurahan. Selain itu, katanya, survei kebijakan publik Pemerintah Kota Parepare mengukur persepsi publik terhadap 27 bidang pemerintahan.
Herman menambahkan, jika pemerintah bekerja dengan baik, terinformasi ke publik dengan baik, maka persepsi masyarakat juga akan baik. Jika persepsi publik tentang kinerja pemerintahnya baik, dukungan dan partisipasi masyarakat untuk lebih menyukseskan program-program pemerintah pasti akan lebih meningkat. “Sebaliknya, jika persepsi publik terhadap kinerja pemerintah buruk, tak sedikit contoh ekstrim terjadinya public disobidience (pembangkangan publik) terhadap pemimpin/pemerintahnya,” jelasnya.
Terkait persepsi publik terhadap kondisi aktual di Parapare, kata Herman, 35,3 persen masyakarat berharap pemerintah memperhatikan lapangan kerja. Sementara 12,3 persen infrastruktur jalan, kebersihan lingkungan 9,5 persen. Untuk masalah korupsi/KKN, masyarakat Parapare melihat hal itu tidak mengkhawatirkan. Hal ini bisa dilihat dari survei yang menunjukkan angka 0,3 persen saja.
“Sehingga semakin dekat kebijakan yang diambil oleh pemerintah dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat maka kepuasaan atas kinerja pemerintah menjadi semakin positif, artinya legitimasi pemerintahan yang berjalan akan semakin tinggi,” tandasnya.
(Karno)
[wdps id=”2″]
