AKARBERITA.COM, jakarta– Kabupaten Maros kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional.
Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Maros berhasil meraih penghargaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas komitmen dan inovasi dalam mendorong literasi serta inklusi keuangan di daerah, Jumat, 10 Oktober 2025 di Balai Kartini, Jakarta.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Maros, AS Chaidir Syam, dalam acara penganugerahan yang digelar di Jakarta.
Menurut Chaidir Syam, capaian ini menjadi bukti nyata bahwa Maros mampu bersaing dengan daerah lain dalam hal pengembangan ekonomi inklusif melalui sektor keuangan.
“Penghargaan ini bukan hanya untuk Pemerintah Kabupaten Maros, tetapi juga untuk seluruh masyarakat. Keberhasilan TPAKD hadir karena adanya kolaborasi lintas sektor, baik pemerintah, perbankan, maupun pelaku usaha. Tujuannya sederhana, agar seluruh lapisan masyarakat bisa lebih mudah mengakses layanan keuangan yang aman dan terpercaya,” ungkap Chaidir Syam.
Dia menambahkan, keberadaan TPAKD di Maros selama ini fokus pada upaya mengurangi kesenjangan akses keuangan, khususnya bagi masyarakat pedesaan dan pelaku UMKM.
Program-program seperti literasi keuangan, perluasan layanan perbankan hingga edukasi investasi sederhana menjadi salah satu kunci keberhasilan.
“Dengan adanya penghargaan ini, kami semakin bersemangat untuk memperluas program inklusi keuangan. Harapan kami, masyarakat Maros, khususnya pelaku usaha kecil, bisa naik kelas melalui akses permodalan yang lebih mudah,” lanjutnya.
Penghargaan yang diraih Kabupaten Maros ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi daerah lain untuk terus memperkuat peran TPAKD sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi inklusif.
Rakornas TPAKD ini dihadiri Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, Wakil Menteri Koperasi Indonesia Farida Farichah dan Ketua OJK serta Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia itu sekaligus menjadi ajang apresiasi bagi daerah yang dinilai mampu mendorong percepatan akses keuangan masyarakat. (Najmi S)
