Ranperda APBD Perubahan 2021 Pemkot Parepare Disetujui Dibahas Lebih Lanjut

AKARBERITA.com, Parepare – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare, menggelar rapat paripurna, Kamis (23/9/2021) di Ruang Rapat Paripurna, Lantai III DPRD.

Rapat paripurna dilaksanakan dalam agenda, mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda APBD Perubahan Pemkot Parepare Tahun 2021.

Ketua DPRD Parepare, Andi Nurhatina Tipu, buka rapat paripurna itu didampingi Wakil Ketua Rahmat Sjamsu Alam. Wali Kota Parepare Taufan Pawe, diwakili oleh wakilnya Pangerang Rahim, juga hadir para asisten, Sekda Iwan Asaad, para SKPD, Camat, serta Lurah lingkup Pemerintah Kota Parepare.

Ketua DPRD Parepare Andi Nurhatina Tipu, memberikan kesempatan kepada para perwakilan fraksi untuk menyampaikan pandangan umum. Dimulai fraksi amanat kebangkitan rakyat indonesia, selanjutnya fraksi nasdem, fraksi demokrat, fraksi persatuan bintang demokrasi, fraksi golkar, dan fraksi gerindra.

Fraksi nasdem menolak ranperda APBD Perubahan itu untuk dibahas lebih lanjut, salah satu item yang ditolak yaitu pembangunan covid center, juga keterlambatan penyerahan KUAPPAS tahun 2022 ke DPRD.

“Enam fraksi telah menyampaikan pandangan umum. Hanya fraksi nasdem menolak Ranperda APBD Perubahan itu dibahas lebih lanjut,” ungkapnya.

Nurhatina mengatakan, meskipun salah satu fraksi menolak, akan tetapi pembahasan ranperda perubahan itu akan tetap dilanjutkan untuk dibahas di banggar.

Wakil Ketua DPRD Parepare, Rahmat Sjamsu Alam menambahkan, menolak itu hak pribadi fraksi. Namun mencermati aturan PP Nomor 12 tahun 2018 kata dia, rapat DPRD itu wajib diikuti.

“Mau hadir atau tidak dalam pembahasan selanjutnya, itu tergantung hak pribadi masing-masing anggota fraksi,” tambahnya

Andi Fudail, dari fraksi amanat kebangkitan nasional dalam rapat pandangan umum fraksi itu juga menyampaikan pendapatnya. Menurutnya, jika fraksi nasdem menolak untuk dibahas lebih lanjut ranperda itu, maka fraksi nasdem tidak berhak untuk duduk dikursi pembahasan banggar serta, tidak berhak menikmati anggaran perubahan.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Pangerang Rahim, ditemui usai rapat paripurna mengatakan, penolakan fraksi nasdem terhadap ranperda itu merupakan dinamika dalam persidangan dan sudah menjadi hak suatu partai.

“Nanti kita lihat pembahasan selanjutnya ya, pada rapat banggar,” kata, mantan legislator tujuh periode ini

Sekedar diketahui, akumulasi total anggaran belanja daerah dalam Rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2021 ini menjadi sebesar 1,00 triliun rupiah lebih atau bertambah sebesar 57,58 milyar rupiah lebih atau sebesar 6,05% bila dibandingkan dengan anggaran pokok tahun anggaran 2021.

(Ayu)