MAROS, akarberita.com — Pemerintah Kabupaten Maros memastikan tidak ada kenaikan belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara (ASN) pada tahun anggaran 2026.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Maros, Andi Davied Syamsuddin, terkait struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Menurut Andi Davied, total anggaran belanja gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil (PNS) pada 2026 dialokasikan sebesar Rp472.359.630.123.
Sementara itu, gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dianggarkan sebesar Rp85.857.860.361.
Selain itu, Pemkab Maros juga mengalokasikan anggaran untuk upah Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPKPW) sebesar Rp41.609.400.000. Namun, pihaknya menegaskan, upah PPKPW tersebut tidak termasuk dalam rekening belanja pegawai, melainkan masuk ke dalam pos belanja barang dan jasa.
“Upah PPPKPW memang tidak memengaruhi belanja pegawai karena sejak awal masuk dalam belanja barang dan jasa. Sebelumnya juga dianggarkan melalui pos yang sama saat statusnya masih pegawai non-ASN,” jelasnya.
Dia menambahkan, tidak adanya kenaikan belanja gaji dan tunjangan ASN menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas fiskal dan efisiensi anggaran, tanpa mengurangi hak pegawai.
Andi Davied juga memaparkan, serapan belanja pegawai pada tahun anggaran 2025 mencapai 93,58 persen. Angka ini merupakan penilaian yang baik.
“Angka 93,58 persen ini cukup baik dan mencerminkan pengelolaan anggaran yang efektif,” jelasnya.
Untuk tahun 2026, total APBD Kabupaten Maros ditetapkan sebesar Rp1.499.085.444.000. Pemerintah daerah, kata dia, akan tetap memprioritaskan belanja yang berdampak langsung pada pelayanan publik dan pembangunan daerah.
“Kita berupaya menjaga keseimbangan antara belanja pegawai dan kebutuhan pembangunan, agar APBD benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya. (Najmi S)
