Bupati Maros Pimpin Rakor PKH Bantuan Sosial Integratif

AKARBERITA.COM, Maros – Bupati Kabupaten Maros, AS Chaidir Syam, Senin (18/9/2023), memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Program Keluarga Harapan (PKH) Bantuan Sosial Integratif Maros, di gedung serbaguna Maros.

Rapat Koordinasi (Rakor) diikuti Kepala Dinas Sosial Suwardi Sawedi, para camat, lurah dan kepala desa dari 14 kecamatan yang ada di Maros, serta perwakilan BPJS Kesehatan dan pendamping PKH.

Koordinato PKH, Sri Marlina mengatakan, rakor bertujuan untuk menyamakan persepsi dan mencari solusi permasalahan PKH. Harapannya, kata dia, ke depannya dapat mengurangi kemiskinan dan memutus rantai kemiskinan antar generasi di Maros.

Ini terlihat dari keseriusan PKH melalui program Ayo Kuliah yang berjalan hingga saat ini.

“Pada tahun ke-6 PKH, bersama pak bupati yang saat itu menjabat sebagai anggota dewan kita memungut anak putus sekolah untuk disekolahkan, berkat kerjasama dgn pemkab itu continue hingga sekarang menjadi gerakan ayo kuliah,” paparnya.

Tercatat tahun ini, kata Sri Marlina, jumlah mahasiswa yang mengikuti program Ayo Kuliah, pada November mendatang, akan wisuda mencapai 98 mahasiswa UMMAH, 9 mahasiswa UNHAS, 3 mahasiswa UNM dan 1 mahasiswa yang menjalani studi di Mesir. “Kita optimis , hingga tahun 2024 mendatang, bisa melahirkan 1 desa 1 orang sarjana,” ujarnya.

Kepala Dinas Sosial Maros, Suwardi Sawedi mengemukakan, program tersebut sejalan dengan visi misi pemkab Maros untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun diperlukan sinergitas dan memadukan langkah seluruh stakeholder untuk menyelesaikan permasalahan selama penyelenggaraan PKH.

“Seperti Universal Health Coverage (UHC) merupakan penjamin kesehatan yang sudah berjalan saat ini, mengalami kendala dikarena kelebihan kuota yang telah disepakati dengan pihak BPJS Kesehatan. Meskipun demikian, Dinsos akan mencari solusi terbaik untuk bersama menangani adanya Gap data DTKS dan BPJS Kesehatan,” ungkapnya

Kuota yang disepakati dengan pihak BPJS pertahun itu 47.000 peserta, namun yang terdata di DTKS hingga 47.400. Kelebihan 400 tersebut akan pihaknya siapkan anggaran untuk menutupinya. Suwardi menambahkan, juga akan mengadakan rekonsiliasi, memastikan berapa kebutuhan KIS di Maros.

Sementara Bupati Maros, AS Chaidir Syam mengemukakan, salah kaprahnya masyarakat tentang peran PKH selama ini yang mengira PKH Bertugas untuk mengumpulkan dan menentukan data penerima manfaat. Nyatanya, itu merupakan kerja dan wewenang fasilitator DTKS, sementara pendamping PKH hanya berperan mendampingi masyarakat di tingkat kecamatan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Jika dulu penyaluran bantuan dilakukan selama 4 kali setiap tahunnya, namun karena kebijakan baru dari Kementrian Sosial menjadi 6 kali setiap tahun itu terhitung setiap 2 bulan akan disalurkan. Jumlah penerima manfaat tidak berkurang hanya range waktunya saja yang yang berubah.

“Kami harap camat, lurah dan kepala Desa menginformasikan kepada masyarakat ada perubahan dari pusat terkait pembagian manfaat, yang biasa dilakukan tiap 3 bulan sekali namun jadi selama setahun kami menyalurkan bantuan sebanyak empat kali, kali ini hanya 2 bulan sekali dalam setahun” ucap bupati.

Bupati juga merespon cepat dengan adanya Gap Data yang terjadi, langkah yang diambil ke depannya Data DTKS dirapikan terlebih dulu agar penerima manfaat tersalurkan tepat sasaran, hal ini nanti disampaikan ke kader dan fasilitator DTKS.

(Naila)